by

Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan di Indonesia Diadopsi PBB

-berita-138 views

 

Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga KKP di Sidang UNEA-4 PBB. ©2019 Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yukpigi.com – Kebijakan sektor perikanan Indonesia menjadi rujukan di kancah internasional. Rancangan resolusi “Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan” yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) disepakati dan diadopsi dalam Sidang Umum Lingkungan PBB ke-4 (UNEA-4) di Nairobi, Kenya. Sebelumnya, pada Sidang UNEA-2 tahun 2016, Indonesia berhasil meloloskan Resolusi 2/12 berisi arah kebijakan Terumbu Karang menyongsong 2030.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian, Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Selasa (2/4) dalam keterangan presnnya mengatakan, Sidang UNEA-4 merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang ini menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini. Dalam sidang tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Suseno Sukoyono, Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai delegasi.

Resolusi “Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan” yang diusung oleh Indonesia bersama Monako, serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan ini menjadi resolusi pertama yang disepakati oleh negara-negara anggota dari total 23 resolusi yang diadopsi dalam sidang.

Resolusi itu mengajak dunia internasional untuk bekerjasama melakukan aksi nyata dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan, termasuk potensi dampak buruk perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi.

“Salah satu paragraf dari resolusi ini adalah mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi (live reef food fish trade/ LRFFT) termasuk potensi dampak buruknya. Perdagangan ikan karang hidup konsumsi ini marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik,” ujar Suseno.

Ia menambahkan, resolusi ini juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020.

Menurutnya, resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal. Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi ini, Indonesia bersama dengan negara pengusung lainnya dan Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait.

Sebagai informasi, keberadaan terumbu karang yang dikenal sebagai “hutan hujan” bagi ekosistem laut hanya berada pada kurang dari 1% total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut atas fungsinya sebagai rumah bagi seperempat dari seluruh spesies laut di dunia. Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 50% terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia.

“Kerusakan terumbu karang merupakan ancaman bagi ekosistem laut maupun manusia. Terumbu karang menyediakan potensi jasa lingkungan senilai USD11,9 tiriliun atau setara dengan Rp16,9 juta triliun per tahun bagi populasi 500 juta jiwa di dunia,” ungkapnya. (wan/jnr/jal)

Comment

News Feed